Selasa, 31 Agustus 2010

////
Quote:

TNI AU Siap Ikuti Apapun Isi Pidato SBY Besok
Ramadhian Fadillah - detikNews


Jakarta - Presiden SBY akan menyampaikan pidato terkait sikap Indonesia atas Malaysia besok di Mabes TNI Cilangkap. Kepala Staf TNI AU, Marsekal Imam Sufaat menegaskan siap mengikuti intruksi dalam pidato SBY besok, apapun itu.

"Saya kira apa yang disampaikan Presiden besok akan kita ikuti. Tidak ada masalah bagi angkatan udara," ujar Imam usai buka puasa bersama jajaran TNI AU di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim, Jakarta Timur, Selasa (31/8/2010).

Namun Imam mengaku belum mengetahui apa isi pidato yang akan disampaikan oleh Presiden SBY besok.

"Saya belum tahu. Tadi dengar Presiden mau pidato besok di Cilangkap," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden SBY menjelaskan akan menyampaikan pidatonya soal Malaysia besok, Rabu (31/8/2010) di Mabes TNI Cilangkap. SBY akan berbicara usai salat tarawih bersama para anggota TNI.

"Besok malam usai ibadah salat tarawih saya akan jelaskan soal itu pada rakyat. Karena saya besok diundang di acara buka bersama di Mabes TNI Cilangkap," ujar SBY.

Harapan saya dalam pidato besok SBY bisa bersikap tegas terhadap perilaku malaysia yang kalau bagi saya sudah sangat keterlaluan..bahkan pada hari ini dimana Malaysia merayakan hari kemerdekaannya, mereka mengenakan "batik Malaysia yang dibuat khusus".Menurut saya hal ini sudah diluar batas, sebab baik disertai dengan kata khusus sekalipun batik tetap merupakan kebudayaan Indonesia.
Bagi agan yang belum tau silahkan baca disini :

Pakai Batik dan Parade Angkatan Bersenjata, Malaysia Kobarkan Patriotisme

Saya sebagai rakyat Indonesia merasa sangat kecewa atas pengakuan Malaysia tersebut.
Saya juga merasa kesal mengingat tindakan Malaysia yang selalu "cari gara-gara" seperti kebudayaan negeri saya dirampas, TKI diperlakukan semena-mena, serta tindakan merebut wilayah RI..
Seharusnya mereka malu akan semua itu.
Oleh karena itu, saya berharap besar pada pidato SBY besok.
////
Quote:

Sibuk Urusi Partai, Ibas Absen Lagi dalam Rapat DPR Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kembali absen dari tugasnya di Komisi I DPR. Absennya Ibas dalam rapat kali ini dikarenakan dia sedang ada urusan partai. "Dia tadi izin katanya ada urusan partai," ujar salah seorang petugas Setjen DPR yang bertugas mencatat di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2010) malam. Minggu lalu, Ibas juga absen saat Komisi I DPR rapat dengan Menlu. Rapat antara Komisi I dengan jajaran Kemenkopolhukam berjalan 'tidak imbang'. Menko Polhukam Djoko Suyanto membawa full tim jajarannya yaitu Menhan, Panglima TNI, Menlu, Kepala BIN dan dari kepolisian. Sedangkan Mendagri Gamawan Fauzi juga datang meskipun terlambat. Pantauan detikcom, dari 48 anggota Komisi I, hanya 31 anggota yang menghadiri rapat kerja membawas wilayah perbatasan NKRI tersebut. "Sebagian ada yang izin, urusan Pansus," kata petugas yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Kalo menurut saya gan..kenapa mesti takut petugasnya..dia ga salah..kalo perlu bilang tegas sapa aja yang menurut mereka tidak pantas menjadi wakil rakyat..mengingat mereka bekerja di wilayah kerja yang sama dengan anggota DPR tentunya mereka bisa memantau apakah "wakil rakyat" yang telah kita semua beri amanah tersebut benar-benar telah menjalankan amanah kita..atau justru hanya bermimpi telah melakukan amanah tersebut ketika sedang sidang paripurna??
Juga saat petugas tersebut mengatakan sesuatu yang benar rakyat Indonesia pasti tidak akan tinggal diam baik terhadap nasib petugas tersebut dan juga dalam menindak anggota DPR yang hobi bolos.
////
Suasana yang makin memanas antara Indonesia dengan Malaysia serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap lembek karena saat Malaysia menggertak hendak membuat kebijakan travel advisory terhadap Indonesia, SBY justru menginginkan jalur damai melalui diplomasi menuai pro dan kontra dari berbagai pihak..

Berikut ini polling yang dilakukan oleh detikNews..buat Saudara-saudara yang mau ikut berpartisipasi dapat mengikutinya di link ini..RI Tak Tegas Terhadap Malaysia
////
Jakarta - Insiden di perbatasan Indonesia dan Malaysia membuat pemerintah bertindak cepat. Kementerian Pertahanan pun kini menggodok Badan Nasional Penanganan Perbatasan.

"Badan ini akan mewadahi berbagai masalah keamanan di perbatasan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam acara buka puasa bersama di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa  (31/8/2010).

Badan ini menurut Purnomo akan bekerja lintas instansi. Mereka yang akan dilibatkan adalah TNI AL, Polisi Air, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPPL dan Bakorstanal. Selama ini, lembaga-lembaga tersebut banyak bergerak masing-masing.

"Rencananya badan ini akan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri," imbuh Purnomo.

Lanjut Purnomo, badan baru ini pun rencananya akan menggandeng para gubernur di provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara lain, misalnya saja Kalimantan Barat dan Timur. Rencananya akan ada perlibatan warga di perbatasan dan akan ada semacam tim ekonomi untuk mengkaji pembangunan infrastruktur.

"Untuk pembangunan infrastruktur, misalnya akan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.

Purnomo mengakui, pembentukan badan ini terkait dengan insiden penangkapan petugas KKP di Tanjung Berakit, dan penahanan nelayan Malaysia awal bulan lalu. Lokasi penangkapan, diakui pemerintah, memang diperdebatkan oleh kedua pihak.

"Di sana jarak antara Indonesia dan Malaysia sangat dekat, hanya 28 mil," katanya.

Sumber : 
////

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan komentarnya soal hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang memanas. Komentar ini akan disampaikan pada Rabu malam (1/9/2010) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Namun, komentar SBY dianggap sudah terlambat.

"Dalam kasus yang menimpa tiga petugas negara kita yaitu DKP, Harusnya dia tunjukkan lebih awal," kata ahli komunikasi politik, Effendi Gazali usai acara Diskusi Publik 'Mengenang Meninggalnya Munir' di kantor Kontras ', Jl Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (31/8/2010).

Menurutnya, SBY harusnya bisa bersikap tegas dalam memerintah, tidak hanya mengenai perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang belakangan ini semakin memanas.

"Kalau bicara pencitraan tentu ada tahapannya. Misalnya sebelum bicara soal perbatasan dia seharusnya memperlihatkan (tindakan) yang sesuai dengan program dia saat pertama kali jadi Presiden yaitu bersama kita bisa," jelas dia.

Saat ditanya apakah pilihan SBY menyampaikan sikapnya di Mabes TNI menunjukkan kesiapan perang dengan Malaysia, ia mengatakan tidak bisa menebak kemungkinan itu.

"Belakangan saya nggak bisa menebak (sikap) SBY. Belakangan tebakan saya meleset karena banyak cara yang dia lakukan untuk menyentuh orang dengan bahasa yang lebih formal," tutupnya.

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/08/31/194753/1432286/10/komentar-sby-soal-hubungan-indonesia-malaysia-terlambat
////
Jakarta - Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan sejumlah pejabat tinggi terkait krisis hubungan Indonesia-Malaysia. Hampir seluruh anggota Komisi I DPR hadir dalam rapat yang bisa jadi akan berlangsung hingga tengah malam ini.

Dari jajaran pemerintah juga hadir komplit. Mereka adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yosgiantoro, KaBIN Sutanto dan Irwasum Mabes Polri Nanan Sukarna yang hadir mewakili Kapolri Bambang HD.

Turut diundang juga Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkominfo Tifatul Sembiring. Namun sampai rapat dibuka oleh Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik, pada pukul 19.30 WIB, Selasa (31/8/2010), kursi untuk ketiganya masih kosong.

"Mungkin masih dalam perjalanan," kata Mahfudz dalam pembukaannya.

Di dalam pembukaannya, politisi dari PKS itu menekankan bahwa rapat kerja malam ini adalah bagian dari ibadah. Sebab yang sedang Komisi I dan wakil pemerintah laksanakan bersama malam ini adalah tugas negara.

"Walau ini 10 hari terakhir Ramadan dan kita harus banyak beribadah, tetapi Komisi I ibadah tidak perlu di masjid. Tetapi bisa juga di tempat kerja seperti sekarang ini kita menjalankan tugas negara. Artinya kita juga beribadah," ujarnya dia.
////
Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ikut dalam rapat koordinasi dengan Komisi I DPR bersama dengan jajaran kementerian Polhukam. Di awal rapat, Menlu sudah ditagih nota protes yang dikirimkan Kemenlu kepada Malaysia.

"Instrupsi ketua, saya mau menekankan kita di sini menantikan nota protes yang telah kita minta kepada Manlu Marty Natalegawa sebagaimana telah kita sampaikan pekan lalu ketika Menlu datang ke Komisi I. Sekali lagi saya minta kepada Menlu untuk membagikan foto copy nota tersebut," kata anggota Komisi I dari Fraksi Golkar Enggar Tyastolukito dalam rapat yang dipimpin oleh Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2010).

Mendengar permintaan anggota DPR, Kontan Marty menjawab. "Sebaiknya kita jangan terlalu over analize suatu permasalahan. Ini permasalahannya bukan birokrasi. Tapi nota protes itu secara formal formatnya adalah rahasia," jawab Marty.

Dia menjelaskan, rapat koordinasi yang berlangsung malam ini sifatnya terbuka, sehingga kurang elok jika nota keberatan tersebut dibagi-bagikan.

"Tapi ini kan forum terbuka, jadi perlu dipertimbangkan lagi. Nota protes ini kan berkaitan dengan posisi negara kita dalam berdiplomasi," imbuh Marty.

Dalam nota protes tersebut terdapat sembilam butir protes Indonesia dengan Malaysia dalam hubungannya penangkapan 3 petugas DKP beberapa waktu lalu.

"Mungkin nanti di akhir rapat ini akan kita bahas, karena sekarang kan membahas pengelolaan perbatasan secara umum," jelas Marty.

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/08/31/203906/1432303/10/rapat-dengan-dpr-menlu-ditagih-nota-protes-ke-malaysia?n991101605