Pemerintah Akan Bentuk Badan Nasional Penanganan Perbatasan

Jakarta - Insiden di perbatasan Indonesia dan Malaysia membuat pemerintah bertindak cepat. Kementerian Pertahanan pun kini menggodok Badan Nasional Penanganan Perbatasan.

"Badan ini akan mewadahi berbagai masalah keamanan di perbatasan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam acara buka puasa bersama di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa  (31/8/2010).

Badan ini menurut Purnomo akan bekerja lintas instansi. Mereka yang akan dilibatkan adalah TNI AL, Polisi Air, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPPL dan Bakorstanal. Selama ini, lembaga-lembaga tersebut banyak bergerak masing-masing.

"Rencananya badan ini akan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri," imbuh Purnomo.

Lanjut Purnomo, badan baru ini pun rencananya akan menggandeng para gubernur di provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara lain, misalnya saja Kalimantan Barat dan Timur. Rencananya akan ada perlibatan warga di perbatasan dan akan ada semacam tim ekonomi untuk mengkaji pembangunan infrastruktur.

"Untuk pembangunan infrastruktur, misalnya akan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.

Purnomo mengakui, pembentukan badan ini terkait dengan insiden penangkapan petugas KKP di Tanjung Berakit, dan penahanan nelayan Malaysia awal bulan lalu. Lokasi penangkapan, diakui pemerintah, memang diperdebatkan oleh kedua pihak.

"Di sana jarak antara Indonesia dan Malaysia sangat dekat, hanya 28 mil," katanya.

Sumber :